Tingkatkan Mutu Layanan dan Tertib Administrasi, Dinas Kesehatan Kota Pontianak Menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Penamaan Praktik Mandiri dan Pelaporan INM
Dinas Kesehatan Kota Pontianak menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Himbauan Kementerian Kesehatan terkait Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan Penamaan Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan, Evaluasi Pelaporan INM Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, serta Bimbingan Teknis Penginputan Indikator Nasional Mutu (INM) Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi pada Hari Selasa, 17 November 2026] di Aula Aula dr.Nur Arifin Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Kegiatan ini diikuti oleh tenaga medis penyelenggara Tempat Praktik Mandiri Dokter (TPMD) dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (TPMDG).
Pertemuan ini digelar sebagai tindak lanjut atas Surat Imbauan Kemenkes RI Nomor YP.01.04/B.V/1299/2026 terkait pembinaan dan pengawasan pengaturan penamaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, sekaligus mengevaluasi kepatuhan pelaporan mutu sesuai amanat Permenkes Nomor 30 Tahun 2022.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, dr. Saptiko, M.Med.PH hadir secara langsung untuk membuka jalannya kegiatan. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar regulasi dan peningkatan mutu layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Penyeragaman penamaan tempat praktik mandiri sesuai regulasi Kemenkes sangat penting untuk memberikan kejelasan informasi dan perlindungan bagi masyarakat. Selain itu, kedisiplinan dalam pelaporan INM menjadi tolok ukur utama dalam menjaga dan meningkatkan kualitas keselamatan pasien di setiap praktik mandiri
Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh TPMD dan TPMDG memahami ketentuan terbaru terkait identitas papan nama praktik agar tidak menyalahi aturan yang berlaku. Di samping itu, sesi evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi tenaga medis dalam melaporkan capaian mutu secara berkala.
Dalam sesi pemaparan materi, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian dan Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan menegaskan pentingnya kesesuaian nama tempat praktik dengan izin operasional dan Surat Izin Praktik (SIP) yang terdaftar pada perizinan maupun sistem Registrasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan/DFO. Penyelenggara praktik mandiri dihimbau untuk tidak menggunakan penamaan yang menyerupai klinik atau menggunakan istilah bahasa asing yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar tidak menimbulkan kerancuan di masyarakat.

Selain penertiban administrasi penamaan, agenda utama dalam kegiatan ini adalah evaluasi capaian pelaporan Indikator Nasional Mutu (INM) serta Sosialisasi penginputan Indikator Nasional Mutu (INM) melalui portal Aplikasi Mutu Fasyankes Kemenkes.
Para peserta mendapatkan pendampingan teknis untuk memastikan pengisian 4 (empat) indikator wajib TPMD dan TPMDG berjalan akurat, yakni kepuasan pasien, kepatuhan penyediaan sarana kebersihan tangan, kepatuhan kunjungan pasien hipertensi sesuai jadwal kontrol bagi TPMD, serta pengukuran skor kebersihan gigi dan mulut (OHIS) bagi TPMDG.
.jpeg)
Melalui sosialisasi dan evaluasi ini, Dinas Kesehatan Kota Pontianak berharap seluruh TPMD dan TPMDG dapat segera melakukan pemutakhiran data penamaan tempat praktiknya dan konsisten melaporkan capaian INM setiap periode pelaporan. Langkah ini dinilai krusial untuk menjamin keselamatan pasien, menjaga standar mutu pelayanan kesehatan primer, serta memenuhi persyaratan kredensialing kerja sama dengan BPJS Kesehatan bagi fasyankes yang akan bekerjasama dengan BPJS.

